Statistiche web
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengertian Khilafah dan Pendapat Para Ulama

Ilustrasi Bendera Tauhid

Sistem kenegaraan Islam atau yang disebut sebagai Khilafah hingga saat ini masih selalu menjadi sorotan di masyarakat. Di Indonesia sendiri Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah salah satu organisasi Islam yang paling vokal dan konsisten dalam menyuarakan pentingnya penegakan sistem Khilafah yang memuat hukum syariah sebagai landasan dalam perundang-undangan.

Tulisan ini tidak akan membahas detail tentang Hizbut Tahrir dan respon masyarakat terhadapnya. Penulis hanya ingin membongkar dalil-dalil penegakan Khilafah sebagai landasan bernegara sebagaimana yang sering digaungkan oleh para aktivis Hizbut Tahrir.

Adapun jika nanti terhadap kesalahan, ketidaksetujuan, ataupun justru mendukung dalil-dalil Khilafah silahkan pembaca yang budiman bisa ketik di kolom komentar postingan ini.


A. Khilafah Menurut Syariah

Kata Khilafah banyak disebutkan dalam Hadits salah satunya ialah:

"Sesungguhnya (urusan) agama kalian berawal dengan Kenabian dan Rahmat, lalu akan ada Khilafah dan Rahmat, kemudian akan ada kekuasaan yang tiranik" (HR. Al-Bazzar)

Dijelaskan bahwa kata Khilafah dari Hadits di atas bermakna sistem pemerintahan, pewaris pemerintahan Kenabian. Hal itu dikuatkan juga oleh sabda Rasulullah Saw. bahwa:

"Dulu Bani Israil dipimpin/diurus oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi wafat, Nabi lain menggantikannya. Namun, tidak ada Nabi setelahku, dan yang akan ada adalah para Khalifah yang berjumlah banyak" (HR. Bukhari & Muslim).

Dalam pandangan Syariah, Khilafah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Saw. dalam kepemimpinan Negara Islam (Ad-Daulah Islamiyah). Inilah pengertian pada masa awal Islam. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah Khilafah digunakan untuk menyebut Negara Islam itu sendiri (Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, IX/823).


B. Definisi Khilafah Menurut Para Ulama

1. "Khilafah adalah kekuasaan umum atas seluruh umat, pelaksanaan urusan-urusan umat, serta pemikulan tugas-tugasnya." (Al-Qalqasyandi, Ma'atsir al-Inafah fi Ma'alim al-Khilafah, I/8).

2. "Imamah (Khilafah) ditetapkan bagi pengganti Kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia." (Al-Mawardi, Al-Ahkam Sulthaniyah, hal. 3).

3. "Khilafah adalah pengembangan seluruh urusan umat sesuai dengan kehendak pandangan Syariah dalam kemaslahatan-kemaslahatan mereka, baik ukhrawiyah maupun duniawiyah yang kembali pada kemaslahatan ukhrawiyah." (Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah, hal. 166).

4. "Imamah (Khilafah) adalah kepemimpinan yang bersifat menyeluruh sebagai kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum dalam kepentingan-kepentingan agama dan dunia." (Al-Juwaini, Ghiyats Al-Umam, hal. 15).

Dari definisi-definisi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, secara sederhana Khilafah merupakan "Kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia." (Nizham Al-Hukmi fi al-Islam, Qadhi An-Nabhani dan diperluas oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum, Hizbut Tahrir, cet. VI [Mu'tamadah]. 2002 M/1422 H).


C. Dalil Kewajiban Penegakan Khilafah

Imam Al-Qurthubi ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 30 dalam kitabnya Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an, Juz I hal. 264-265 menyatakan bahwa:

هذه الاية أصل فى نصب إمام وخليفة يسمع له ويطع،لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة ولا بين الائمة إلا ما روي عن الاصم وقال، اي القرطبي، واذا كان كذلك ثبت أنهاواجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل، وهذاوضح

"... Ayat ini sebagai pokok yang menegaskan tentang kewajiban mengangkat Imam dan Khalifah untuk didengar dan ditaati, untuk menyatukan pendapat serta melaksanakan hukum-hukum tentang Khalifah. Tidak ada perbedaan tentang wajibnya hal tersebut di antara umat, tidak pula di antara para Imam, kecuali apa yang diriwayatkan dri Al-'Asham (tokoh kaum Mukazilah)... Lalu Al-Qurthubi berkata: ... Kemudian beliau, Al-Qurthubi menegaskan: ... Dengan demikian maka (telah) menjadi ketetapan bahwa Imamah itu wajib berdasarkan Syara' bukan akal. Dan ini jelas sekali."

Imam Al-Hafidz Abu Muhammad Ali bin Hazm Al-Andalusi Adz-Dzahiri, di dalam kitabnya, Maratibul Ijma', Juz I hal. 124, menyatakan bahwa:

واتفقوا أن الاما مة فرض وانه لا بد من اما م حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الاجماع وقد تقدمهم

"Mereka (para ulama) sepakat bahwa Imamah (Khilafah) itu wajib dan adanya Imam itu merupakan suatu keharusan, kecuali An-Najdat (beberapa ulama Khawarij) pendapat mereka sungguh telah menyalahi Ijma' dan telah lewat pembahasan (tentang) mereka".

Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, di dalam kitabnya Tafsirul Bahril Muhith, Juz I ha. 496 menyatakan bahwa:

"Kami nyatakan, di mana para Ahli Hadits dan Sunnah juga berpendapat yang sama bahwa mengangkat seorang Imam (Khalifah) itu fardhu, berbeda dengan Khawarij yaitu sahabat-sahabat Najdah al-Hururi, mereka menganggap bahwa Imamah (Khilafah) itu bukanlah suatu kewajiban."

Demikianlah sebagian dalil-dalil dakwah Syariah & Khilafah yang sering digaungkan oleh Aktivis Hizbut Tahrir di seluruh dunia.


Referensi

Fahmi, Irkham. 2016. Risalah Tabayun HTI Untuk Para Tokoh Umat Menjalin Ukhuwah Membangun Dakwah. Cirebon: Hizbut Tahrir Indonesia DPD II Cirebon.

Santri Kuping
Santri Kuping Hai! Saya Guntur saat ini bekerja di Yayasan Semangat Berdakwah Indonesia sebagai management team & pengajar di Rumah Tahfiz Indonesia. Salam kenal :)

Posting Komentar untuk "Pengertian Khilafah dan Pendapat Para Ulama"